Mantan Bupati Deliserdang Ashari Tambunan Diperiksa Kejati Sumut Terkait Korupsi Aset PTPN I

MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memanggil Mantan Bupati Deliserdang yang kini menjabat sebagai Anggota DPR RI, Ashari Tambunan, untuk menjalani pemeriksaan. Langkah ini diambil menyusul adanya dugaan korupsi dalam proses penjualan aset PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional I yang rencananya akan dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan Citraland.

“Benar, Ashari Tambunan diperiksa oleh penyidik Pidsus sebagai saksi, ” ujar Plh Asintel Kejati Sumut Bani Ginting pada Jumat (31/10/2025).

Baca juga: KPK Dalami Aliran Dana Rp2 Miliar dan Mobil Mewah dari Tersangka Anggota DPR Heri Gunawan

Menurut Bani Ginting, pemeriksaan yang dilakukan tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut terhadap Ashari Tambunan berjalan lancar dan sesuai prosedur. Ia menambahkan bahwa proses penyidikan ini tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru di kemudian hari.

Proses pemeriksaan berlangsung intensif sejak pukul 08.00 WIB hingga sekitar pukul 13.00 WIB pada Kamis (30/10/2025) kemarin.

Baca juga: Advokat, Eks Kru TV, dan Buzzer Didakwa Halangi Kasus Korupsi Timah, CPO, dan Gula

Sebelumnya, Kejati Sumut telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Para tersangka tersebut adalah Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut periode 2022-2024 dengan inisial ASK, Kepala Kantor BPN Kabupaten Deliserdang periode 2023-2025 berinisial ARL, dan Direktur PT. Nusa Dua Propertino (NDP) berinisial IS.

Lebih lanjut, Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Sumut juga telah berhasil menerima pengembalian kerugian keuangan negara senilai total Rp150 miliar dari PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR).

Baca juga: Korupsi PLTU Kalbar, 65 Saksi Diperiksa, Aset Tersangka Dilacak

Kasus ini berawal dari penggeledahan yang dilakukan Kejati Sumut, menyusul serangkaian penyelidikan oleh Tim Penyelidik Kejaksaan Agung RI. Penyelidikan tersebut mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan aset PTPN I Regional 1 oleh PT. Nusa Dua Propertindo (NDP) melalui skema Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. Ciputra Land.

Kejaksaan Agung menduga telah terjadi perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi dalam kegiatan penjualan aset tersebut. Perbuatan melawan hukum ini diduga kuat terjadi dalam proses pemasaran dan penjualan perumahan Citra Land Helvetia, Citra Land Sampali, dan Citra Land Tanjung Morawa yang dikelola oleh PT DMKR. (PERS) 

Baca juga: KPK Panggil Zaldi Yendri Dirut PT Karya Alriz Utama Terkait Suap Proyek Kereta Api