Updates.
MEDAN - Setelah melalui perdebatan alot yang memakan waktu hampir dua jam, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, akhirnya mengambil sikap tegas. Ia menyatakan kesiapannya untuk mengeluarkan surat rekomendasi penutupan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang berlokasi di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba.
Keputusan ini diambil Bobby Nasution usai pertemuan dengan perwakilan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis, Ephorus HKPB, Pdt. Dr. Victor Tinambunan, serta tokoh Masyarakat Adat. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, pada Senin (24/11/2025), menjadi momen krusial dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang telah lama terpendam.
“Yang pasti kesimpulannya disampaikan, kami dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengeluarkan surat rekomendasi (tutup TPL) kepada pemerintah pusat, ” tegas Bobby Nasution kepada awak media seusai rapat yang digelar dari pukul 15.00 hingga 17.00 WIB.
Gubernur menekankan bahwa rekomendasi penutupan ini akan mencakup pandangan strategis dari berbagai lini, mulai dari jangka pendek, menengah, hingga panjang. “Ini harus sama-sama kami sepakati. Saya bilang tadi, kalau persoalan tutup, kami hanya boleh merekomendasikan, termasuk pandangan-pandangan bagaimana dengan tenaga kerja di sana, ada solusinya juga, ” ujarnya.
Langkah ini diambil menyusul gelombang demonstrasi yang telah dilakukan ribuan masyarakat dari berbagai kabupaten di Sumatera Utara, termasuk Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Toba, Samosir, Simalungun, dan Dairi. Aksi yang berlangsung dua pekan sebelumnya, Senin (10/11/2025), menyuarakan tuntutan penutupan PT TPL yang dianggap telah menimbulkan konflik berkepanjangan dengan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, massa membawa atribut budaya Batak seperti gondang dan ulos, serta spanduk bertuliskan “Selamatkan Tanah Batak. Tutup TPL”. Rocky Pasaribu, Direktur Program Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), kala itu secara lugas menyatakan keinginannya untuk memastikan Gubernur Sumatera Utara bersedia menutup PT TPL. “Kami ingin memastikan Gubernur menutup TPL. Sampai Gubernur datang menjumpai kami, ” ucapnya dari atas mobil komando, menegaskan penderitaan warga akibat dampak operasional perusahaan.
Gerakan yang melibatkan mahasiswa hingga masyarakat adat di sekitar Danau Toba dan Tapanuli Selatan ini menjadi bukti nyata kepedulian kolektif terhadap nasib tanah dan masyarakat yang terdampak. (PERS)
